Peraturan Menteri Dalam Negeri
No Judul/Tentang Jenis Peraturan Nomor Peraturan Tahun Penetapan Status Peraturan Lampiran
1 PENILAI BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 21 2018  
2 PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 20 2018  
3 PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 19 2018  
4 LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA 18 2018  
5 BATAS DAERAH KABUPATEN BANGGAI DENGAN KABUPATEN MOROWALI UTARA PROVINSI SULAWESI TENGAH 17 2018  
6 BATAS DAERAH KABUPATEN MOROWALI DENGAN KABUPATEN MOROWALI UTARA PROVINSI SULAWESI TENGAH 16 2018  
7 BATAS DAERAH KABUPATEN POSO DENGAN KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH 15 2018  
8 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 14 2018  
9 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 13 2018  
10 BATAS DAERAH KABUPATEN MINAHASA DENGAN KOTA TOMOHON PROVINSI SULAWESI UTARA 12 2018  
11 SISTEM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR BERBASIS KOMPETENSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH 11 2018  
12 REVIU ATAS DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN ANGGARAN DAERAH TAHUNAN 10 2018  
13 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI 8 2018  
14 PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG PERTANAHAN, BIDANG PEMERINTAHAN, BIDANG KEPEGAWAIAN, BIDANG KESEHATAN, BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, BIDANG PERPAJAKAN, BIDANG KOMUNIKASI DAN TELEKOMUNIKASI, BIDANG PELATIHAN DAN PENDIDIKAN, BIDANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, BIDANG WAWASAN KEBANGSAAN, BIDANG KEPAMONGPRAJAAN, BIDANG PERENCANAAN, PEMBANGUNAN DAN TATA RUANG SERTA BIDANG PEREKONOMIAN TAHAP I 6 2018  
15 PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN 3 2018  
16 KEWASPADAAN DINI DI DAERAH 2 2018  
17 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA BAGI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA 1 2018  
18 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019 14 2019  
19 FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA 12 2019  
20 PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 11 2019  
21 ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM 10 2019  
22 PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DARING 7 2019  
23 KEBUTUHAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING SERTA PELAKSANAAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 6 2019  
24 KEBUTUHAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING SERTA PELAKSANAAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN 5 2019  
25 TATA CARA PERAN MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN TATA RUANG DI DAERAH 4 2019  
26 PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 3 2019  
27 PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2019 2 2019  
28 PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH 1 2019  
Statistik Kunjungan
Tautan Lainnya
Kontak Kami

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Buton

    Jl. Pasarwajo No. 1. E-Mail:

    (0402) 555-555, Fax: (0402) 550-550

    hukum@kab.buton.com